TCUNews || KABUPATEN BEKASI – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Dapil V Tarumajaya–Babelan–Muara Gembong, Ibnu Hajar, S.Ag menggelar reses Masa Sidang II Tahun 2026 untuk menyerap aspirasi konstituennya, Jumat (1/5/2026).
Kegiatan reses kali ini dipusatkan di Bojong Lama, Desa Samudra Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ratusan warga, tokoh masyarakat, nelayan, hingga perangkat desa hadir menyampaikan langsung keluhan dan masukan kepada wakil rakyat.
Ibnu Hajar, S.Ag yang merupakan legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menegaskan reses menjadi ruang penting untuk mendengar langsung suara masyarakat. Seluruh aspirasi dicatat melalui audiensi lisan dan form tertulis yang disediakan.
Salah satu aspirasi mengemuka datang dari Khoirulloh, S.Pd.I., M.M., Ketua Forum BPD Kecamatan Babelan sekaligus Ketua BPD Desa Pantai Hurip. Ia mendorong revitalisasi Kali Bekasi Mati yang memiliki nilai sejarah sejak abad ke-5.
Menurut Khoirulloh, Kali Bekasi Mati perlu didorong melalui koordinasi lintas sektor antara Pemkab Bekasi, Kementerian PUPR, dan BBWS. Tujuannya agar fungsi irigasi dan bendungan bisa kembali optimal seperti dahulu kala untuk pertanian dan pengendalian banjir.
Meski demikian, ia menekankan pemerintah harus mengedepankan sisi kemanusiaan. Penertiban objek bangunan di sekitar sempadan Kali Bekasi Mati tidak boleh dilakukan dengan penggusuran semena-mena tanpa solusi.
Dari unsur nelayan Dapil V, Warta, menyampaikan aspirasi agar nelayan mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia berharap ada akses bantuan alat tangkap produktif dan program prioritas untuk meningkatkan hasil tangkapan.
Persoalan lain disampaikan Saiful Amal, warga Sembilangan. Ia menyoroti kebutuhan air bersih yang masih sulit diakses warga pesisir. Selain itu, ia meminta alur sungai dibangunkan tanggul CBL karena kerap limpas di sejumlah titik.
Tanggul tersebut dinilai penting untuk menjaga produktivitas petani rumput laut dan petambak ikan bandeng di wilayah Kampung sembilang Tarumajaya dan Babelan. Banjir rob dan limpas sungai kerap membuat gagal panen.
Isu pengangguran juga jadi sorotan utama. Saiful Amal mengusulkan agar bursa kerja tingkat kecamatan dijadikan program prioritas. Menurutnya, pembukaan akses lapangan kerja di wilayah bisa mengurai angka pengangguran usia produktif.
Menanggapi berbagai aspirasi itu, Ibnu Hajar, S.Ag menyatakan pihaknya menampung seluruh keluhan dan masukan. Baik yang disampaikan secara lisan saat audiensi maupun melalui form tertulis yang telah dibagikan ke warga.
Terkait Kali Bekasi Mati, Ibnu Hajar menjelaskan kewenangannya bukan di Pemkab Bekasi, melainkan pemerintah pusat melalui BBWS PUPR Kementerian PUPR. Namun DPRD akan mendorong agar aspirasi ini masuk dalam pembahasan lintas lembaga.
“Jika nanti ada penertiban, tentu tidak boleh ada pembongkaran tanpa rasa kemanusiaan. Artinya pembangunan jangan menimbulkan masalah baru bagi warga,” tegas Ibnu Hajar di hadapan konstituennya.
Ia juga mengakui kondisi keuangan daerah saat ini sedang tidak baik-baik saja akibat efisiensi anggaran. Hal ini berdampak langsung pada tertundanya sejumlah program pembangunan, termasuk di tingkat desa.
Meski begitu, Ibnu Hajar berkomitmen mengawal seluruh aspirasi warga Dapil V agar menjadi skala prioritas dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Mulai dari isu Kali Bekasi Mati, bantuan nelayan, air bersih, tanggul, hingga bursa kerja kecamatan.
Reses ditutup dengan dialog dan pembagian form aspirasi tertulis. Ibnu Hajar berjanji hasil reses ini akan dibawa ke sidang paripurna DPRD Kabupaten Bekasi untuk ditindaklanjuti bersama eksekutif dan kementerian terkait.
(Nas/yan)
