Tcunews.com || Kabupaten Bekasi – Ketua Umum LSM Benteng Bekasi, Turangga Cakra Udaksana, menyampaikan kritik tajam terhadap penggunaan anggaran untuk kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi. Ia mempertanyakan etika pelaksanaan kegiatan tersebut yang dilakukan di luar wilayah hukum Kabupaten Bekasi, meskipun menghabiskan anggaran besar.
“Kami memahami bahwa pengadaan barang dan jasa bagi pemerintahan desa itu wajib. Namun, mengadakan kegiatan di luar wilayah Kabupaten Bekasi yang dipelopori oleh DPMD dan menghabiskan anggaran besar, apakah itu etis? Ini menjadi tanda tanya besar,” ujar Turangga saat ditemui media, Selasa (3/12/2024).
Menurut Turangga, kegiatan semacam itu seharusnya dapat dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bekasi sendiri. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan fasilitas yang ada di daerah untuk mendukung efisiensi anggaran dan mendorong pembangunan lokal.
“Kami akan menyikapi hal ini dengan serius karena ada indikasi sesuatu yang tidak beres. Bekasi memiliki banyak fasilitas yang bisa digunakan untuk kegiatan seperti ini. Jadi, mengapa harus dilakukan di luar wilayah?” tegasnya.
Turangga juga menyoroti dampak kegiatan semacam ini terhadap persepsi masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Ia menilai pemerintah daerah perlu lebih bijaksana dalam menentukan lokasi kegiatan untuk mencegah timbulnya kecurigaan atau ketidakpercayaan publik.
“Pemdes adalah bagian dari masyarakat Kabupaten Bekasi. Setiap anggaran yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun moral. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat dan tidak sia-sia,” tambahnya.
Turangga berharap DPMD Kabupaten Bekasi segera memberikan klarifikasi terkait alasan pelaksanaan kegiatan di luar wilayah, serta mempertimbangkan untuk memprioritaskan penggunaan fasilitas lokal dalam agenda-agenda mendatang.
(Team)
